| Jenis Layanan |
Izin Pendirian dan IzinOperasional Rumah Sakit Klas D Milik Pemerintah |
| Dasar hukum |
- Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Izin Bidang Kesehatan;
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perizinan dan Klasifikasi Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
- Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 100.2.12/039/112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor 503/004/112 Tahun 2024 tentang Jenis Perizinan Berusaha dan Nonperizinan yang didelegasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.
|
| Persyaratan |
- Badan Hukum RS (NIB, NPWP, AKTE pendirian, Akte Perubahan);
- Profil RS Visi & Misi;
- Lingkup Kegiatan;
- Rencana Strategis;
- Struktur Organisasi;
- Perencanaan Pemenuhan Ketersediaan Nakes & Non Nakes terhadap Jumlah, Spesialisasi dan Kualifikasi SDM;
- Perencanaan Kebutuhan SPA terhadap Jumlah, Jenis dan Spesifikasi;
- Jumlah & Ketersediaan TT;
- Status Perizinan Berusaha;
- Klas;
- Pencapaian Indikator Mutu;
- Akreditasi;
- Jenis & Fasilitas Pelayanan;
- Jumlah,Kualifikasi & Jadwal Praktik Nakes;
- Pelayanan Unggulan dan Alur Pelayanan.
- Persyaratan Khusus Usaha/Teknis :
-
- Feasibility Study (FS);
- Detail Engineering Design (DED);
- Master Plan;
- Dokumen/Bukti Uji Fungsi dan/atau Uji Coba Alkes Baru ;
- Dokumen Kalibrasi untuk Alkes yang wajib kalibrasi;
- Lokasi :
- Informasi geotag RS;
- Surat Keterangan dari Dinas PUPR terkait keamanan dan keselamatan lahan.
- Bangunan, Prasarana dan Alkes :
- Dokumen Self Assessment Bangunan dan Prasarana
- Dokumen Self Assessment Alat Kesehatan
- Dokumen SK Tempat Tidur RS (ttd Pimpinan RS) :
- Total TT
- TT Kelas Standar (sesuai kepesertaan JKN)
- TT rawat Inap (selain kepesertaan JKN)
- TT Intensif
- TT Isolasi
-
- Struktur Organisasi SDM :
- Dokumen Struktur Organisasi RS
- Dokumen Self Assessment SDM (sesuai lampiran SE 17 Sept’21)
- Dokumen SIP semua Nakes RS
- Dokumen Sistem Manajemen Usaha:
- Dokumen Analisa Beban Kerja (ABK) (rekap hasilnya)
- Dokumen UKL-UPL/Amdal
- Daftar Peralatan Medis & Penunjang Medis
- Dokumen Badan Hukum (SK BLU/BLUD, Perda SOTK)
- RS Pem : SK BLU/BLUD, Perda SOTK
- RS Swasta : Pengesahan Kemenkumham/AHU, Akte Notaris
- Peraturan Internal RS :
- Hospital By Law (BHL)
- Medical Staff By Law (MSBL)
- Nursing Staff By Law (NSBL)
- Hospital Disaster Plan (HDP)
-
- SK Komite (Medik, Keperawatan, PPI, PPRA, Etik & Hukum, dll)
- SK Satuan Pemeriksaan Internal (SPI)
- Standar Prosedur Operasional (SPO) (rekap dan diberi sampling)
- SPK – RKK Tenaga Medis & Nakes & Sertifikat Diklat Teknis
- Hasil Pemeriksaan Baku Mutu (Air Bersih & Air Limbah)
- Perjanjian Kerjasama Pihak Ketiga
- Pengelolaan Limbah
- Pelayanan Darah (PMI)
- BPJS
- Sertifikat Akreditasi
- Perizinan :
- ABT (Bila memiliki)
- Pemanfaatan Radiologi (Bapeten)
- Genset
- Petir
- Listrik
- Lift, dll
|
| Sistem, mekanisme, dan prosedur |
|
| Jangka waktu pelayanan |
Maksimal 28 hari kerja |
| Biaya/tarif |
Rp. 0,- |
| Produk pelayanan |
Izin Pendirian dan IzinOperasional Rumah Sakit Klas D Milik Pemerintah |
| Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas |
-
-
-
- Peralatan Kantor
- Sistem antrian
- Ruang Tunggu
- Meja Pelayanan
- Perangkat komputer, printer dan internet
- Tempat pengarsipan
- Aplikasi Sicantik
|
| Kompetensi pelaksana |
Petugas minimal berpendidikan D-3, mampu mengoperasikan komputer dan telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal. |
| Pengawasan internal |
- Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan
- Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atau tim audit internal yang ditunjuk
- Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah.
|
| Penanganan pengaduan, saran, dan masukan |
Pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas melalui :
- Petugas loket/front office
- Form pengaduan online di dpmptsp.magelangkota.go.id
- Email ke dpmptspmglkota@gmail.com
- Instagram dpmptsp.mglkota
- Facebook Dpmptsp Kota Magelang
- Twitter DPMPTSP Kota Mgl
- SP4N LAPOR di lapor.go.id
- WhatsApp 0857 9999 6000
- Kotak pengaduan di DPMPTSP
Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat, sedangkan pengaduan diluar administrasi perizinan akan diteruskan kepada OPD terkait. |
| Jumlah pelaksana |
Petugas Tim Teknis : 4(empat) orang, meliputi DPMPTSP dan DKK |
| Jaminan pelayanan |
- Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SP dan SOP dan Instruksi Kerja
- Dilakukan Audit Internal dan Eksternal SMM sesuai standar ISO 9001:2015
- Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.
- Dilakukan audit internal dan ekternal anti penyuapan sesuai standar ISO 37001:2016
|
| Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan |
Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa :
- Pengawasan lingkungan dengan CCTV
- Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian
- Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K
- Sistem pengamanan jaringan komputer.
|
| Evaluasi kinerja pelaksana |
- Survey Kepuasan Masyarakat
- Prevalensi jumlah aduan
- Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan
- Audit internal dan eksternal
|
| Formulir |
informasi belum tersedia |
| Standar Operasional Prosedur |
informasi belum tersedia |
