Sejarah dan Perkembangan PPTSP Kota Magelang

Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Unit Pelayanan Perizinan Terpadu, memiliki tujuan dan sasaran guna mewujudkan adanya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, serta mampu memenuhi hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik.

Penyelenggaraan PPTSP di Kota Magelang diawali dengan dibentuknya Unit Pelayanan Tehnis Daerah (UPTD) Pelayanan Satu Atap (PSA) yang merupakan bagian dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Magelang, sebagai cikal bakalnya. Meskipun memiliki nama PSA, dalam prakteknya UPTD ini tidak lebih sebagai tempat penerimaan berkas permohonan dan penyerahan hasil beberapa jenis perizinan, dimana proses pengeluaran izin masih sepenuhnya dilaksanakan oleh masing-masing SKPD tehnis terkait.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka Pemerintah Kota Magelang telah membentuk Dinas Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (DPTPM) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, yang dilaunching pada tanggal 28 Juni 2007, yaitu suatu SKPD yang secara dominan, jika tidak bisa dibilang sepenuhnya, menerapkan konsep PPTSP. DPTPM mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan sejumlah 37 jenis, disamping pelayanan bidang penanaman modal.

Penetapan tersebut berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 068.2/64/112 Tahun 2008 tentang Penetapan Jenis-Jenis Pelayanan Perizinan yang Dikelola Pelayanannya oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Unit Pelayanan Perizinan Terpadu, dibentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Magelang, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, BP2T dan Satuan Polisi Pamong Praja, yang pejabat strukturalnya dilantik pada bulan Agustus 2008.

Uraian tentang tugas pokok dan fungsi BP2T diatur dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang pada Tahun 2016.

Uraian tentang tugas pokok dan fungsi DPMPTSP diatur dalam Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang, yang mencabut Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja DPMPTSP Kota Magelang. Untuk saat ini DPMPTSP melayani 84 Perizinan dan Nonperizinan yang diatur dalam Keputusan Walikota Magelang Nomor 503/121/112 Tahun 2020 tentang Jenis-Jenis Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.

Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kota Magelang terus ditingkatkan. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kota Magelang, DPMPTSP Kota Magelang mendasarkan pada Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Magelang Nomor 067/527/330 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Magelang Nomor 067/227/330 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan pada DPMPTSP, sehingga terdapat suatu pedoman prosedural yang jelas dan transparan.

Budaya Kerja

Dalam rangka memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang mudah, murah, cepat, transparan, pasti, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, Kepala DPMPTSP Kota Magelang telah mengeluarkan Instruksi Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang Nomor: 060/22/370/2008 tentang Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.

• Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai SPP dan SOP.
• Melakukan inovasi kreatif berupa penyederhanaan peraturan untuk mempercepat pelayanan.
• Melarang menerima gratifikasi dan praktik KKN dalam bentuk apapun.
• Menghapuskan segala bentuk percaloan.

Selain itu, telah diterbitkan Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Magelang Nomor 067/534/330 Tahun 2020 tentang SOP Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada DPMPTSP Kota Magelang, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. SOP Perilaku pegawai ini memberikan panduan bagaimana pegawai dapat melayani pelanggan dengan baik sesuai prinsip pelayanan prima.

Untuk mempercepat pelayanan, maka pelayanan perizinan dapat dilakukan secara paralel. Hal ini ditegaskan dengan Instruksi Kepala BP2T Kota Magelang Nomor 503/121/370/2009 tentang Pelaksanaan Pelayanan Paralel. Tidak hanya itu, Kepala BP2T Kota Magelang juga menerbitkan Keputusan Nomor 068.2/11/370/2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas bagi Pejabat dibawah Pimpinan SKPD BP2T Kota Magelang.

Inovasi dan Pelayanan Unggulan

Beberapa inovasi pelayanan telah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan perizinan, di antaranya:

• Pemutihan IMB (2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020) dengan persyaratan sederhana dan biaya murah.
• Program standarisasi ISO 9001:2008 sejak 2010, diperbarui ke ISO 9001:2015 sejak Januari 2018.
• SMS Gateway pelayanan otomatis dan layanan on demand.
• Pelayanan online melalui Sicantik Cloud terintegrasi dengan SMS Gateway dan peta GIS.
• IKM Online (Indeks Kepuasan Masyarakat) untuk menilai pelayanan.
• Pelayanan Keliling dengan Mobil Keliling, termasuk pada Car Free Day.
• Klinik LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) rutin setiap tahun.
• Helpdesk LKPM Online untuk membantu pengusaha dalam pelaporan investasi.
• Helpdesk Perizinan Online untuk informasi dan bantuan pengajuan izin.
• Gerai Investasi sebagai sarana peningkatan iklim investasi Kota Magelang.