Main menu

Izin Pengelolaan LB3 (Penyimpanan Sementara/Pengumpulan LB3)

  1. Dasar hukum
  1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
  5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
  8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan dan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Menteri Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan pengelolaan limbah lingkungan bahan berbahaya dan beracun terintegrasi dengan izin lingkungan melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
  11. Peraturan Walikota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang;
  12. Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 50 Tahun 2018  tentang Perubahan Atas Peraturan walikota Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  13. Keputusan Walikota Magelang Nomor 503/121/112 Tahun 2020 tentang Jenis-jenis Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.
  1. Persyaratan
  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  2. Izin Usaha dan Izin Komersial / Operasional dengan Komitmen
  3. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen
  4. Dokumen Teknis dan Izin Lingkungan
  5. Foto copy KTP
  6. Denah lokasi
  7. Surat keterangan domisili lokasi diketahui Kelurahan dan Kecamatan
  8. Foto copy sertifikat tanah
  9. Surat Rekomendasi dari DLH (Dinas Lingkungan Hidup) beserta lampiran data pendukung
  10. Surat pernyataan bermaterai 6000 yang berisi:
    • Sanggup tunduk dan taat kepada Undang-undang dan peraturan yang berlaku
    • Keabsahan dan Kebenaran data
  1. Sistem, mekanisme,dan prosedur
  1. Pendaftaran melalui OSS
  2. Pemenuhan Komitmen
  1. Jangka waktu pelayanan

Maksimal 2hari kerja

  1. Biaya/tarif

Rp. 0,-

  1. Produk pelayanan

Izin Pengelolaan LB3(Penyimpanan Sementara/Pengumpulan LB3)

  1. Saranadan prasarana,dan/atau fasilitas
  1. Peralatan Kantor
  2. Sistem antrian
  3. Ruang Tunggu
  4. Meja Pelayanan
  5. Perangkat komputer, printer dan internet
  1. Kompetensi pelaksana

Petugas minimal berpendidikan D-3, mampu mengoperasikan komputer dan telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.

  1. Pengawasan internal
  1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
  2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan
  3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atau tim audit internal yang ditunjuk
  4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah.
  1. Penanganan pengaduan, saran,dan masukan

Pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas melalui :

  • Petugas loket/front office
  • Form pengaduan online di dpmptsp.magelangkota.go.id
  • Email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Kotak pengaduan di DPMPTSP

Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat, sedangkan pengaduan diluar administrasi perizinan akan diteruskan kepada OPD terkait.

  1. Jumlah pelaksana

Petugas Tim Teknis :5orang

  1. Jaminan pelayanan
  1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja
  2. Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2015
  3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.
  1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Jaminan keamanan dan  keselamatan dapat berupa :

  • Pengawasan lingkungan dengan CCTV
  • Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian
  • Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K
  • Sistem pengamanan jaringan komputer.
  1. Evaluasi kinerja pelaksana
  1. Survey Kepuasan Masyarakat
  2. Prevalensijumlah aduan
  3. Rapat TinjauanManajemen
  4. Laporanbulananpelaksanaan pelayanan perizinan
  5. Laporanbulananpencapaian sasaran mutu
  1. Formulir
 

 

FacebookTwitter RSS