Main menu

Izin Usaha Jasa Konstruksi

  1. Dasar hukum
  1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
  3. Peraturan daerah Kota Magelang Nomor 10 tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  4. Peraturan Daerah Nomor3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
  8. Peraturan Walikota Magelang Nomor 40tahun 2014tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  9. Peraturan Walikota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang;
  10. Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 50 Tahun 2018  tentang Perubahan Atas Peraturan walikota Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  11. Keputusan Walikota Magelang Nomor 503/121/112 Tahun 2020 tentang Jenis-jenis Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.
  1. Persyaratan

Persyaratan Umum :

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  2. Izin Usaha dengan Komitmen
  3. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen
  4. Fotocopy KTP
  5. Surat kuasa bermaterai 6000 apabila dikuasakan dan fotocopy KTP yang dikuasakan
  6. Akta Pendirian Badan Usaha Jasa Konstruksi      ( BUJK ) beserta Perubahan-perubahannya. Untuk PT Dilampiri SK Kemenkumham
  7. FotocopyKTP Direktur/ Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha ( PJTBU )
  8. Fotocopy  SKA dan/atau SKTK/NKTT, Ijazah dan Fc KTP ( untuk tenaga teknik )
  9. FotocopyKTP, NPWP, Ijazah, SKA, SKT tenaga ahli/ terampil BUJK ( Non Teknik )
  10. Fotocopy  Surat Keterangan Domisili Usaha dan Surat Keterangan bukan PNS
  11. Fotocopy  IMB
  12. Fotocopy  NPWP BUJK dan PKP
  13. Daftar peralatan, Fotocopy  kwitansi pembelian peralatan dan foto peralatan
  14. Struktur organisasi BUJK
  15. Neraca BUJKbermaterai 6000
  16. Foto Papan Nama BUJK
  1. Sistem, mekanisme, dan prosedur

Pendaftaran berkas permohonan

  1. Jangka waktu pelayanan

Maksimal 5(lima) hari kerja

  1. Biaya/tarif

Rp. 0,-

  1. Produk pelayanan

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

  1. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
  1. Formulir-formulir
  2. Peralatan Kantor
  3. Sistem antrian
  4. Ruang Tunggu
  5. Meja Pelayanan
  6. Perangkat komputer, printerdan internet
  7. Kendaraan survey
  8. Tempat pengarsipan.
  1. Kompetensi pelaksana

Petugas minimal berpendidikan D-3, mampu mengoperasikan komputer dan telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.

  1. Pengawasan internal
  1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
  2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan
  3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atau tim audit internal yang ditunjuk
  4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah.
  1. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas melalui :

  • Petugas loket/front office
  • Form pengaduan online di dpmptsp.magelangkota.go.id
  • Email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Kotak pengaduan di DPMPTSP

Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat, sedangkan pengaduan diluar administrasi perizinan akan diteruskan kepada OPD terkait.

  1. Jumlah pelaksana

Petugas Tim Teknis : 8orang

  1. Jaminan pelayanan
  1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja
  2. Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2015
  3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.
  1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Jaminan keamanan dan  keselamatan dapat berupa :

  • Pengawasan lingkungan dengan CCTV
  • Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian
  • Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K
  • Sistem pengamanan jaringan komputer.
  1. Evaluasi kinerja pelaksana
  1. Survey KepuasanMasyarakat
  2. Prevalensi jumlah aduan
  3. Rapat Tinjauan Manajemen
  4. Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan
  5. Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu
  1. Formulir
 

 

FacebookTwitter RSS