Main menu

Tanda Daftar Industri (TDI)

  1. Dasar hukum
  1. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
  2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
  5. Peraturan  Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
  6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri;
  7. Peraturan Daerah Nomor3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan;
  9. Permenperin Nomor 15 Tahun 2019 tentang penerbitan izin usaha industri dan izin perluasan industri dalam kerangka pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
  10. Peraturan Walikota Magelang Nomor  6 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang;
  11. Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 50 Tahun 2018  tentang Perubahan Atas Peraturan walikota Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  12. Keputusan Walikota MagelangNomor 503/121/112 Tahun 2020 tentang Jenis-jenis Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.
  1. Persyaratan
  1. Fotocopy KTP
  2. Fotocopy Akta pendirian Perusahaan dan Perubahannya (untuk perusahaan bukan perorangan)
  3. Fotocopy NPWP
  4. Fotocopy IMB
  5. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL) atau Dokumen Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan UpayaPemantauan Lingkungan (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Izin Lingkungan
  6. NIB                                                      
  1. Sistem, mekanisme, dan prosedur
  1. Pemohon mendaftar melalui OSS
  2. Pemenuhan komitmen izin dasar.
  1. Jangka waktu pelayanan

Maksimal 2 hari kerja

  1. Biaya/tarif

Rp. 0,-

  1. Produk pelayanan

Tanda Daftar Industri (TDI)

  1. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
  1. Peralatan Kantor
  2. Sistem antrian
  3. Ruang Tunggu
  4. Meja Pelayanan
  5. Perangkat komputer, printer dan internet
  1. Kompetensi pelaksana

Petugas minimal berpendidikan D-3, mampu mengoperasikan komputer dan telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.

  1. Pengawasan internal
  1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
  2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan
  3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atau tim audit internal yang ditunjuk
  4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah.
  1. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas melalui :

  • Petugas loket/front office
  • Form pengaduan online di dpmptsp.magelangkota.go.id
  • Email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Kotak pengaduan di DPMPTSP

Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat, sedangkan pengaduan diluar administrasi perizinan akan diteruskan kepada OPD terkait.

  1. Jumlah pelaksana

Petugas Tim Teknis : 3orang

  1. Jaminan pelayanan
  1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja
  2. Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2015
  3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.
  1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Jaminan keamanan dan  keselamatan dapat berupa :

  • Pengawasan lingkungan dengan CCTV
  • Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian
  • Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K
  • Sistem pengamanan jaringan komputer.
  1. Evaluasi kinerja pelaksana
  1. SurveyKepuasanMasyarakat
  2. Prevalensi jumlah aduan
  3. Rapat Tinjauan Manajemen
  4. Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan
  5. Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu
  1. Formulir
 

 

FacebookTwitter RSS