PENGUMUMAN PERUBAHAN JAM LAYANAN

SOSIALISASI APLIKASI CJIP SEKTOR USAHA MIKRO KECIL

Dalam rangka pendataan realisasi investasi sektor usaha mikro kecil maupun kepentingan promosi investasi digital telah dilakukan sosialisasi aplikasi CJIP (Central Java Investment Platform) kepada petugas PIC melalui video conference yang dilaksanakan pada hari senin 24 Agustus 2020.Latar belakang dari pendataan realisasi investasi sektor usaha mikro kecil karena realisasi investasi dari sektor usaha mikro kecil dengan nilai aset sampai dengan Rp. 500.000.000 di Jawa Tengah belum tercatat secara optimal. Capaian realisasi investasi belum menunjukkan angka realisasi yang komprehensif.

Dengan adanya pendataan realisasi investasi melalui aplikasi PIC diharapkan :

1. Pemerintah daerah Kabupaten / Kota dalam melaksanakan tupoksi lebih tertata dan terarah khususnya dalam pengawasan dan pengendalian promosi dan pengembangan kemitraan serta pelaporan kinerja realisasi investasi sektor UMK

2. Pelayanan data dan informasi rapat dilakukan secara cepat dan mudah bagi para pelaku usaha / investor melalui aplikasi CJIP.

Rapat Uji Petik Rancangan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan Secara Daring Oleh BKPM Dengan DPMPTSP Kabupaten / Kota Seluruh Indonesia

Pada hari Jumat  tanggal 17 Juli 2020 telah diadakan  rapat  Uji Petik Rancangan Peraturan  Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang  Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  yang dilaksanakan secara daring oleh BKPM dengan Mengundang Kepala DPMPTSP Kabupaten / Kota seluruh Indonesia sebagai Pimpinan rapat adalah PLT Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM RI. Seiring dengan perkembangan peraturan bahwa  perubahan Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mengalami perubahan matriks perubahan yang disampaikan antara lain adalah :

1. penyampaian LKPM oleh pelaku usaha adalah untuk masing-masing bidang usaha dan/ atau lokasi

2. Penyampaian LKPM dengan ketentuan sebagai berikut :

• Pelaku Usaha Kecil ( investasi Rp. 50 juta s/d 500 juta) wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap 6 bulan sekali (semester).
• Pelaku Usaha menengah (investasi Rp. 500 juta s/d 10 miliar) dan besar (investasi > Rp. 10 miliar). Wajib menyampaikan LKPM setiap 3 bulan sekali (triwulan) .

3. Sudah ditambahkan pembatalan Izin Usaha/ Perizinan berusaha dan atau kegiatan usaha

4. Untuk pencabutan usaha selain atas permohon pelaku usaha pecabutan/penutupan dapat dilakukan atas usulan Kementriaan Negara/ Lembaga dan Instansi terkait.

5. Untuk sanksi administratif dapat dilakukan dengan cara sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DPMPTSP Meyelenggarakan Rapat Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

DPMPTSP Kota Magelang pada Tanggal 9 Juli 2020 Melakukan rapat dengan  Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada  dilingkungan DPMPTSP Kota Magelang dengan membahas tentang  pengisian  Lembar Kerja  Evaluasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) . Diharapkan Penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui 6 komponen pengungkit yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan ditambah dua komponen hasil yaitu Pemerintah yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dan kualitas pelayan publik.