Main menu

Profil DPMPTSP Kota Magelang

Selayang Pandang DPMPTSP Kota Magelang

Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Unit Pelayanan Perizinan Terpadu, memiliki tujuan dan sasaran guna mewujudkan adanya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, serta mampu memenuhi hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik.

Penyelenggaraan PPTSP di Kota Magelang diawali dengan dibentuknya Unit Pelayanan Tehnis Daerah (UPTD) Pelayanan Satu Atap (PSA) yang merupakan bagian dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Magelang, sebagai cikal bakalnya. Meskipun memiliki nama PSA, dalam prakteknya UPTD ini tidak lebih sebagai tempat penerimaan berkas permohonan dan penyerahan hasil beberapa jenis perizinan, dimana proses pengeluaran izin masih sepenuhnya dilaksanakan oleh masing-masing SKPD tehnis terkait.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka Pemerintah Kota Magelang telah membentuk Dinas Pelayanan Terpadu Dan Penanaman Modal (DPTPM) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, yang dilaunching pada tanggal 28 Juni 2007, yaitu suatu SKPD yang secara dominan, jika tidak bisa dibilang sepenuhnya, menerapkan konsep PPTSP. DPTPM mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan sejumlah 37 jenis, disamping pelayanan bidang penanaman modal.  Penetapan tersebut berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 068.2/64/112 Tahun 2008 tentang Penetapan Jenis-Jenis Pelayanan Perizinan yang Dikelola Pelayanannya oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang.

Lebih lanjut, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Unit Pelayanan Perizinan Terpadu, dibentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Magelang, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, BP2T dan Satuan Polisi Pamong Praja, yang pejabat strukturalnya dilantik pada bulan Agustus 2008. Uraian tentang tugas pokok dan fungsi BP2T diatur dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,..

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kota Magelang, BP2T Kota Magelang mendasarkan pada Peraturan Walikota Magelang Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang dan Keputusan Kepala BP2T Kota Magelang Nomor 065/989/370/2009 tentang Standar Pelayanan Publik BP2T Kota Magelang yang telah diperbarui dengan Keputusan Kepala BP2T tentang Standar Pelayanan dengan keputusan terakhir Nomor 068.2/349/370 Tahun 2015 .  Sejalan dengan hal tersebut maka diterbitkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 39 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Perizinan dan Non Perizinan yang Dikelola oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dan non perizinan yang dikelola oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang, sehingga terdapat suatu pedoman/ petunjuk prosedural yang jelas dan transparan.

Budaya Kerja

Dalam rangka memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah, murah, cepat, transparan, pasti, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, Kepala BP2T Kotam Magelang telah mengeluarkan Instruksi Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang Nomor: 060/22/370/2008 tanggal 26 Agustus 2008 tentang Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang.  Pokok-pokok dalam instruksi tersebut antara lain :

  1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada publik sesuai dengan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
  2. Melakukan inovasi kreatif dan modifikasi berupa penyederhanaan peraturan-peraturan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan.
  3. Melarang menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) dalam segala bentuknya yang berupa apapun juga dalam pelayanan.
  4. Menghapuskan segala bentuk percaloan yang dapat berakibat biaya yang lebih tinggi bagi masyarakat.


Selain itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dan non perizinan yang dikelola oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang  telah diterbitkan pula Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang Nomor 067/67/370/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perilaku Pegawai Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang.  SOP Perilaku pegawai ini memberikan panduan bagaimana pegawai dapat melayani pelanggan dengan baik, sesuai kaidah-kaidah pelayanan prima.

Untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, maka pelayanan perizinan dapat dilakukan secara paralel.  Hal ini ditegaskan dengan Instruksi Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang Nomor 503/121/370/2009 tentang Pelaksanaan Pelayanan Paralel Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.  Tidak hanya itu, Kepala BP2T Kota Magelang menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang Nomor 068.2/11/370/2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Bagi Pejabat Dibawah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang.  Hal ini dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya produktifitas kerja yang optimal, serta mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Magelang.

Inovasi dan Pelayanan Unggulan

Beberapa inovasi pelayanan telah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan perizinan, diantaranya :

  1. Pemutihan IMB (telah dilakukan 4 kali, tahun 2009, 2010, 2012  dan 2014), dengan persyaratan yang disederhanakan dan dengan biaya/retribusi yang murah.
  2. Pelayanan Izin Pangkalan LPG 3 kg berdasarkan Peraturan Walikota Magelang No. 40 Tahun 2009 tantang Pedoman Penyediaan dan Pendistribusian Tabung Gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram di Kota Magelang, dilaksanakan secara gratis serta adanya penyederhanaan pelayanan perizinan.
  3. Program standarisasi ISO 9001:2008 sejak tahun 2010.  Program ini dilaksanakan dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan perizinan yang sesuai dengan sistem manajemen mutu/kualitas.

Profil dalam bentuk buku dapat diunduh pada bagian Downloads.

 

FacebookTwitter RSS