Main menu

Rapat Uji Petik Rancangan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Dilaksanakan Secara Daring Oleh BKPM Dengan DPMPTSP Kabupaten / Kota Seluruh Indonesia

Pada hari Jumat  tanggal 17 Juli 2020 telah diadakan  rapat  Uji Petik Rancangan Peraturan  Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang  Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  yang dilaksanakan secara daring oleh BKPM dengan Mengundang Kepala DPMPTSP Kabupaten / Kota seluruh Indonesia sebagai Pimpinan rapat adalah PLT Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM RI. Seiring dengan perkembangan peraturan bahwa  perubahan Peraturan BKPM Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mengalami perubahan matriks perubahan yang disampaikan antara lain adalah :

1. penyampaian LKPM oleh pelaku usaha adalah untuk masing-masing bidang usaha dan/ atau lokasi

2. Penyampaian LKPM dengan ketentuan sebagai berikut :

  • Pelaku Usaha Kecil ( investasi Rp. 50 juta s/d 500 juta) wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap 6 bulan sekali (semester).
  • Pelaku Usaha menengah (investasi Rp. 500 juta s/d 10 miliar) dan besar (investasi > Rp. 10 miliar). Wajib menyampaikan LKPM setiap 3 bulan sekali (triwulan) .

3. Sudah ditambahkan pembatalan Izin Usaha/ Perizinan berusaha dan atau kegiatan usaha

4. Untuk pencabutan usaha selain atas permohon pelaku usaha pecabutan/penutupan dapat dilakukan atas usulan Kementriaan Negara/ Lembaga dan Instansi terkait.

5. Untuk sanksi administratif dapat dilakukan dengan cara sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

FacebookTwitter RSS