Main menu

Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)

  1. Dasar hukum
  1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
  4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
  5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
  7. Permendag No 77 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan;
  8. Peraturan Walikota Magelang Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
  9. Peraturan Walikota Magelang Nomor  6 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang;
  10. Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 50 Tahun 2018  tentang Perubahan Atas Peraturan walikota Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  11. Keputusan Walikota Magelang Nomor 503/121/112 Tahun 2020 tentang Jenis-jenis Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.
  1. Persyaratan

Persyaratan memperoleh IUPP :

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  2. Izin Usaha dengan Komitmen
  3. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen
  4. Fotocopy kartu tanda penduduk  pemohon
  5. Hasil Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, kecuali bagi yang telah beroperasi sebelum berlakunya Perda No. 6 Tahun 2011
  6. Rekomendasi dari Instansi yang membidangi perdagangan
  7. Foto copy surat izin prinsip/skrkdari Walikota
  8. Fotocopy surat izin lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Daerah
  9. Fotocopy surat izin mendirikan bangunan (IMB)
  10. Foto copy akta pendirian perusahaan atau cabang perusahaan yang dilegalisir
  11. Program kemitraan yang dilengkapi dengan MOU dengan UMKM
  12. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku
  13. Surat pernyataan bermaterai 6000 yang berisi:
    • kebenaran dokumen persyaratan
    • bukan jejaring
  14. Untuk PMA melampirkan FotoCopy izinPrinsip Penanaman Modal Dari BKPM
  15. Foto copy UKL/UPL/Amdal yang disahkan Dinas Lingkungan Hidup atau Izin Lingkungan
  16. Foto copy Andalalin                             
  1. Sistem, mekanisme, dan prosedur
  1. Pendaftaran melalui OSS
  2. Pemenuhan Komitmen
  1. Jangka waktu pelayanan

Maksimal 2hari kerja

  1. Biaya/tarif

Rp. 0,-

  1. Produk pelayanan

Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)

  1. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
  1. Peralatan Kantor
  2. Sistem antrian
  3. Ruang Tunggu
  4. Meja Pelayanan
  5. Perangkat komputer, printer dan internet
  1. Kompetensi pelaksana

Petugas minimal berpendidikan D-3, mampu mengoperasikan komputer dan telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.

  1. Pengawasan internal
  1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
  2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan
  3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atau tim audit internal yang ditunjuk
  4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah.
  1. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas melalui :

  • Petugas loket/front office
  • Form pengaduan online di dpmptsp.magelangkota.go.id
  • Email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Kotak pengaduan di DPMPTSP

Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat, sedangkan pengaduan diluar administrasi perizinan akan diteruskan kepada OPD terkait.

  1. Jumlah pelaksana

Petugas Tim Teknis : 3orang

  1. Jaminan pelayanan
  1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja
  2. Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2015
  3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.
  1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Jaminan keamanan dan  keselamatan dapat berupa :

  • Pengawasan lingkungan dengan CCTV
  • Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian
  • Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K
  • Sistem pengamanan jaringan komputer.
  1. Evaluasi kinerja pelaksana
  1. SurveyKepuasanMasyarakat
  2. Prevalensi jumlah aduan
  3. Rapat Tinjauan Manajemen
  4. Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan
  5. Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu
  1. Formulir
 

 

FacebookTwitter RSS