Main menu

Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D

  1. Dasar hukum
  1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
  4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Izin Bidang Kesehatan;
  5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2003 tentang retribusi Izin di Bidang Kesehatan;
  6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit;
  9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
  10. Peraturan Walikota Magelang Nomor  6  Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  11. Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 50 Tahun 2018  tentang Perubahan Atas Peraturan walikota Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  12. Keputusan Walikota Magelang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin di Bidang Kesehatan;
  13. Keputusan Walikota Magelang Nomor 503/121/112 Tahun 2020 tentang Jenis-jenis Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.
  1. Persyaratan
  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  2. Izin Usaha dan Izin Komersial / Operasional dengan Komitmen
  3. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen
  4. Permohonan dari Direktur RS bermaterai 6000
  5. Izin mendirikan RS (bagi pemohon baru)
  6. Profil RS (Visi, misi, Lingkup Kegiatan, Renstra, Struktur Organisasi, Kinerja RS)
  7. Isian SA (PMK No. 340 Tahun 2010)
  8. Gambar Desain (Blue Print), Foto bangunan, Sarpras pendukung
  9. Foto copy IMB (Izin mendirikan bangunan)
  10. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan
  11. Daftar SDM (Nama, STR, SIP, SIK, SIPA dll)
  12. Daftar Peralatan Medis Dan Non Medis
  13. Daftar Kesediaan Farmasi dan Alkes
  14. Foto copy Sertifikat Sertifikasi Rumah Sakit (Untuk Perpanjangan)
  15. Dokumen Administrasi dan Manajemen :
    • Badan Hukum/Kepemilikan
    • Protena internal Rumah Sakit
    • Komite Medik
    • Komite Keperawatan
    • Satuan Pemeriksa internal
    • SIP atau SIK Nakes
  1. Sistem, mekanisme, dan prosedur

Pendaftaran berkas permohonan

  1. Jangka waktu pelayanan

Maksimal 5hari kerja

  1. Biaya/tarif

Rp. 0,-

  1. Produk pelayanan

Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D

  1. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
  1. Formulir-formulir
  2. Peralatan Kantor
  3. Sistem antrian
  4. Ruang Tunggu
  5. Meja Pelayanan
  6. Perangkat komputer, printer dan internet
  7. Kendaraan survey
  8. Tempat pengarsipan.
  1. Kompetensi pelaksana

Petugas minimal berpendidikan D-3, mampu mengoperasikan komputer dan telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.

  1. Pengawasan internal
  1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
  2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan
  3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atau tim audit internal yang ditunjuk
  4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah.
  1. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas melalui :

  • Petugas loket/front office
  • Form pengaduan online di dpmptsp.magelangkota.go.id
  • Email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Kotak pengaduan di DPMPTSP

Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat, sedangkan pengaduan diluar administrasi perizinan akan diteruskan kepada OPD terkait.

  1. Jumlah pelaksana

Petugas Tim Teknis : 9 orang

  1. Jaminan pelayanan
  1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja
  2. Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2015
  3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.
  1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Jaminan keamanan dan  keselamatan dapat berupa :

  • Pengawasan lingkungan dengan CCTV
  • Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian
  • Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K
  • Sistem pengamanan jaringan komputer.
  1. Evaluasi kinerja pelaksana
  1. SurveyKepuasanMasyarakat
  2. Prevalensi jumlah aduan
  3. Rapat Tinjauan Manajemen
  4. Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan
  5. Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu
  1. Formulir
 

 

FacebookTwitter RSS