Main menu

Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

  1. Dasar hukum
  1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
  4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan danPenyusunan Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
  6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor PER-09/MEN/V/2009 Tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta;
  7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja;
  8. Peraturan Walikota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang;
  9. Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 50 Tahun 2018  tentang Perubahan Atas Peraturan walikota Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  10. Keputusan Walikota Magelang Nomor 503/121/112 Tahun 2020 tentang Jenis-jenis Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.
  1. Persyaratan
  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  2. Izin Usaha dan Izin Komersial / Operasional dengan Komitmen
  3. Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen
  4. Foto copy KTP
  5. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
  6. Denah Lokasi dan Denah ruang LPTKS
  7. Foto copy akte pendirian dan perubahan (jika ada perubahan) serta pengesahannya
  8. Surat keterangan domisili tempat usaha diketahui Kelurahan dan Kecamatan
  9. Foto copy NPWP Perusahaan
  10. Foto copy sertifikat tanah
  11. Foto copy IMB
  12. Foto copy perjanjian sewa kontrak (jika bukan milik sendiri dan sekurang-kurangnya 5 tahun) yang dikuatkan dengan akta Notaris
  13. Bagan struktur organisasi dan personil dilampiri dengan KTP dan  Ijazah
  14. Rencana kerja LPTKS paling singkat 1 (satu) tahun ke depan
  15. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan
  16. SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan)
  17. Surat Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
  18. Surat pernyataan bermaterai 6000 yang berisi:
    • Penanggung Jawab Perusahaan tidak merangkap jabatan sebagai Penanggung jawab pada LPTKS lain
    • Sanggup tunduk dan taat kepada Undang-undang dan peraturan yang berlaku
    • Keabsahan dan Kebenaran data
  19. Bukti penyampaian laporan Penempatan Tenaga Kerja selama 2 (dua) tahun terakhir dalam bentuk rekapitulasi penempatan (untuk perpanjangan)
  20. Memiliki bukti kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi karyawan perusahaan (untuk perpanjangan)
  1. Sistem, mekanisme, dan prosedur
  1. Pendaftaran melalui OSS
  2. Pemenuhan komitmen
  1. Jangka waktu pelayanan

Maksimal 2hari kerja

  1. Biaya/tarif

Rp. 0,-

  1. Produk pelayanan

Izin Lembaga Penempatan  Tenaga Kerja Swasta

  1. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
  1. Peralatan Kantor
  2. Sistem antrian
  3. Ruang Tunggu
  4. Meja Pelayanan
  5. Perangkat komputer, printer dan internet
  1. Kompetensi pelaksana

Petugas minimal berpendidikan D-3, mampu mengoperasikan komputer dan telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.

  1. Pengawasan internal
  1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
  2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan
  3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atau tim audit internal yang ditunjuk
  4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah.
  1. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas melalui :

  • Petugas loket/front office
  • Form pengaduan online di dpmptsp.magelangkota.go.id
  • Email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Kotak pengaduan di DPMPTSP

Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat, sedangkan pengaduan diluar administrasi perizinan akan diteruskan kepada OPD terkait.

  1. Jumlah pelaksana

Petugas Tim Teknis : 9 (sembilan) orang

  1. Jaminan pelayanan
  1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja
  2. Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2015
  3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.
  1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Jaminan keamanan dan  keselamatan dapat berupa :

  • Pengawasan lingkungan dengan CCTV
  • Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian
  • Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K
  • Sistem pengamanan jaringan komputer.
  1. Evaluasi kinerja pelaksana
  1. Survey KepuasanMasyarakat
  2. Prevalensi jumlah aduan
  3. Rapat Tinjauan Manajemen
  4. Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan
  5. Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu
  1. Formulir
 

 

FacebookTwitter RSS