Main menu

Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

  1. Dasar hukum
  1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan danPenyusunan Perangkat Daerah;
  3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
  4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
  5. Peraturan Walikota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang;
  6. Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 50 Tahun 2018  tentang Perubahan Atas Peraturan walikota Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  7. Keputusan WalikotaMagelang Nomor 503/121/112 Tahun 2020 tentang Jenis-jenis Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.
  1. Persyaratan

Persyaratan Umum:

  1. Daftar riwayat hidup penanggung jawab LPK
  2. Foto copy KTP
  3. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah
  4. Denah Lokasi dan Denah ruang LPK
  5. Foto copy akte pendirian dan perubahan (jika ada perubahan) serta pengesahannya
  6. Foto copy NPWP Perusahaan
  7. Daftar Instruktur dan Tenaga kerja kepelatihan yang dilampiri KTP, Ijazah, Izin kerja dari Dinas Pendidikan  Kota Magelang
  8. Surat keterangan domisili tempat usaha diketahui Kelurahan dan Kecamatan
  9. Foto copy sertifikat tanah
  10. Foto copy IMB
  11. Foto copy perjanjian sewa kontrak (jika bukan milik sendiri dan sekurang-kurangnya 3 tahun)
  12. Realisasi program pelatihan kerja yang dilaksanakan (untuk perpanjangan izin)
  13. Profil LPK yang meliputi :
    • struktur organisasi dan uraian tugas
    • daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan
    • Program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 3 tahun
    • Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan
    • Kapasitas pelatihan pertahun
    • Daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan
  14. SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan)
  15. Surat Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang
  16. Surat pernyataan bermaterai 6000 yang berisi:
    • Mempunyai tempat usaha
    • Sanggup tunduk dan taat kepada Undang-undang dan peraturan yang berlaku
    • Keabsahan dan Kebenaran data

Persyaratan Tambahan Untuk Permohonan Penambahan Program Pelatihan Kerja :

  1. Foto copy izin yang masih berlaku sebagai LPK
  2. Realisasi pelaksanaan program pelatihan kerja
  3. Daftar tambahan program pelatihan kerja berbasis kompetensi
  4. Daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan sesuai dengan program pelatihan tambahan yang dilampiri KTP, Ijazah, Izin kerja dari Dinas Pendidikan  Kota Magelang sesuai dengan program tambahan
  5. Foto copy tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana pelatihan kerja sesuai dengan program pelatihan kerja tambahan
  1. Sistem, mekanisme, dan prosedur
  1. Pendaftaran berkas permohonan
  2. Penelitian berkas permohonan dan syarat-syaratnya
  3. Pemeriksaan Tim Teknis
  4. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
  5. Pencetakan SK/Sertifikat Izin
  6. Penandatanganan SK/ Sertifikat Izin
  7. Penyerahan SK/Sertifikat Izin
  1. Jangka waktu pelayanan

Maksimal 5hari kerja

  1. Biaya/tarif

Rp. 0,-

  1. Produk pelayanan

Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

  1. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
  1. Formulir-formulir
  2. Peralatan Kantor
  3. Sistem antrian
  4. Ruang Tunggu
  5. Meja Pelayanan
  6. Perangkat komputer, printerdan internet
  7. Kendaraan survey
  8. Tempat pengarsipan.
  1. Kompetensi pelaksana

Petugas minimal berpendidikan D-3, mampu mengoperasikan komputer dan telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.

  1. Pengawasan internal
  1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
  2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan
  3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atau tim audit internal yang ditunjuk
  4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah.
  1. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas melalui :

  • Petugas loket/front office
  • Form pengaduan online di dpmptsp.magelangkota.go.id
  • Email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Kotak pengaduan di DPMPTSP

Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat, sedangkan pengaduan diluar administrasi perizinan akan diteruskan kepada OPD terkait.

  1. Jumlah pelaksana

Petugas Tim Teknis : 9(sembilan)orang

  1. Jaminan pelayanan
  1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja
  2. Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2015
  3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.
  1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Jaminan keamanan dan  keselamatan dapat berupa :

  • Pengawasan lingkungan dengan CCTV
  • Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian
  • Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K
  • Sistem pengamanan jaringan komputer.
  1. Evaluasi kinerja pelaksana
  1. Survey KepuasanMasyarakat
  2. Prevalensi jumlah aduan
  3. Rapat Tinjauan Manajemen
  4. Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan
  5. Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu
  1. Formulir
 

 

FacebookTwitter RSS