Main menu

Izin Usaha Industri (IUI)

  1. Dasar hukum
  1. UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
  2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;
  4. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
  5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
  6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri;
  7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Penyusunan Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
  9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Rangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  10. Peraturan Walikota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang;
  11. Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 50 Tahun 2018  tentang Perubahan Atas Peraturan walikota Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  12. Keputusan Walikota Magelang Nomor 503/121/112 Tahun 2020 tentang Jenis-jenis Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.
  1. Persyaratan
  1. Fotocopy KTP
  2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
  3. Fotocopy NPWP
  4. Fotocopy IMB
  5. Izin Lingkungan
  1. Sistem, mekanisme,dan prosedur
  1. Pendaftaran melalui OSS
  2. Pemenuhan Komitmen
  1. Jangka waktu pelayanan

Maksimal 2 (dua) hari kerja

  1. Biaya/tarif

Rp. 0,-

  1. Produk pelayanan

Izin Usaha Industri (IUI)

  1. Saranadan prasarana,dan/atau fasilitas
  1. Peralatan Kantor
  2. Sistem antrian
  3. Ruang Tunggu
  4. Meja Pelayanan
  5. Perangkat komputer,printerdan internet
  1. Kompetensi pelaksana

Petugas minimal berpendidikan D-3, mampu mengoperasikan komputer dan telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.

  1. Pengawasan internal
  1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
  2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan
  3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atau tim audit internal yang ditunjuk
  4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah.
  1. Penanganan pengaduan, saran,dan masukan

Pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Dinas melalui :

  • Petugas loket/front office
  • Form pengaduan online di dpmptsp.magelangkota.go.id
  • Email ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Kotak pengaduan di DPMPTSP

Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat, sedangkan pengaduan diluar administrasi perizinan akan diteruskan kepada OPD terkait.

  1. Jumlah pelaksana

Petugas Tim Teknis :3 (tiga)orang

  1. Jaminan pelayanan
  1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja
  2. Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2015
  3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.
  1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Jaminan keamanan dan  keselamatan dapat berupa :

  • Pengawasan lingkungan dengan CCTV
  • Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian
  • Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K
  • Sistem pengamanan jaringan komputer.
  1. Evaluasi kinerja pelaksana
  1. Survey Kepuasan Masyarakat
  2. Prevalensi jumlah aduan
  3. Rapat Tinjauan Manajemen
  4. Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan
  5. Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu
  1. Formulir
 

 

FacebookTwitter RSS