Main menu

Izin Usaha Angkutan

 

  1. Dasar hukum
  1. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Izin Usaha Angkutan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.
  2. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
  3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Angkutan.
  1. Persyaratan
  1. Fotokopi Izin Gangguan / HO garasi.
  2. Surat pernyataan tidak berpangkal / parkir dijalan.
  3. Fotokopi STNK.
  4. Fotokopi KTP Pemohon.
  5. Surat Keterangan domisili usaha dari Kelurahan, diketahui Kecamatan.
  6. Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan.
  7. Fotokopi Surat Izin Trayek.
 
  1. Pendaftaran berkas permohonan.
  2. Penelitian berkas permohonan dan syarat-syaratnya.
  3. Pemeriksaan/kunjungan lapangan bagi izin yang memerlukan pemeriksaan lapangan.
  4. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
  5. Pembuatan SK
  6. Penyerahan SK
  1. Jangka waktu penyelesaian

Maksimal 14 hari kerja.

  1. Biaya/tarif
Rp. 0,-
  1. Produk pelayanan

Izin Usaha Angkutan

  1. Sarana  prasarana dan atau fasilitas
  1. Formulir-formulir
  2. Peralatan Kantor.
  3. Stopmap.
  4. Stiker masa berlaku.
  5. Ruang Tunggu.
  6. Meja Pelayanan.
  7. Perangkat komputer dan printer.
  8. Kendaraan survey.
  9. Tempat pengarsipan.
  1. Kompetensi pelaksana
Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.
  1. Pengawasan internal
  1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan
  3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk.
  4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah.
  1. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
Masyarakat/ pelanggan/ customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T, petugas loket/front office, telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T.  Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat.  Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait.
  1. Jumlah pelaksana
Petugas Tim Teknis : 7 orang
  1. Jaminan pelayanan
  1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja.
  2. Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun.
  3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.
  1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
Jaminan keamanan dan  keselamatan dapat berupa :
  • Pengawasan lingkungan dengan CCTV.
  • Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian.
  • Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K.
  • Sistem pengamanan jaringan komputer.
  1. Evaluasi kinerja pelayanan
  1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
  2. Prevalensi jumlah aduan
  3. Rapat Tinjauan Manajemen
  4. Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan
  5. Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

 

FacebookTwitter RSS