Main menu

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

  1. Dasar hukum
  1. Perda Kota Magelang No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
  2. SK Walikota Magelang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  1. Persyaratan
 A. Perseroan Terbatas (PT)
  1. Fotokopi akta pendirian perusahaan / akte notaris yang telah didaftarkan pada pengadilan negeri.
  2. Fotokopi surat keputusan pengesahan Badan Hukum dari Kementrian Hukum dan HAM.
  3. Fotokopi akte perubahan pendirian perseroan (apabila ada).
  4. Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi Teknis.
  5. Fotokopi NPWP PT.
  6. Neraca Perusahaan bermaterai Rp. 6.000,-
  7. Susunan Pengurus.
  8. Surat Keterangan domisili usaha dari Kelurahan, diketahui Kecamatan.
  9. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar.
 B. Koperasi
  1. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi.
  2. Fotokopi Akta perubahan pendirian koperasi (apabila ada).
  3. Fotokopi KTP pimpinan / penanggung jawab koperasi
  4. Susunan pengurus.
  5. Fotokopi NPWP koperasi.
  6. Surat Keterangan domisili usaha dari Kelurahan diketahui Kecamatan.
  7. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar
  8. Neraca terakhir perusahaan bermaterai Rp. 6.000,-
 C. CV dan Firma
  1. Fotokopi Akta Pendirian perusahaan.
  2. Fotokopi KTP direktur.
  3. Fotokopi akte perubahan pendirian perseroan (apabila ada).
  4. Fotokopi NPWP CV.
  5. Neraca Perusahaan bermaterai Rp. 6.000,-
  6. Susunan Pengurus.
  7. Surat Keterangan domisili usaha dari Kelurahan, diketahui Kecamatan.
  8. Pas Foto berwarna 4x6 sebanyak 3 lembar
 D. Perusahaan Perorangan
  1. Fotokopi KTP Direktur.
  2. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar .
  3. Surat Keterangan domisili usaha dari Kelurahan, diketahui Kecamatan.
  4. Fotokopi NPWP Perorangan.

 E. Bentuk Perusahaan Lainnya

  1. Fotokopi KTP Direktur
  2. Fotokopi Akte Pendirian perusahaan
  3. Fotokopi akte perubahan pendirian perseroan (apabila ada)
  4. Surat keterangan domisili usaha dari kelurahan, diketahui kecamatan
  5. Kantor Cabang, pembantu, Agen dan Perwakilan
  6. Asli dan fotokopi keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum
  1. Sistem, mekanisme dan prosedur
  1. Pendaftaran berkas permohonan.
  2. Penelitian berkas permohonan dan syarat-syaratnya.
  3. Penerbitan SK/Sertifikat Izin.
  4. Penyerahan SK/Sertifikat Izin
  1. Jangka waktu penyelesaian
Maksimal 3 hari kerja.
  1. Biaya/tarif
Rp. 0,-
  1. Produk pelayanan
Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  1. Sarana  prasarana dan atau fasilitas
  1. Formulir-formulir
  2. Peralatan Kantor.
  3. Stopmap.
  4. Ruang Tunggu.
  5. Meja Pelayanan.
  6. Perangkat komputer dan printer.
  7. Tempat pengarsipan.
  1. Kompetensi pelaksana
Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.
  1. Pengawasan internal
  1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan
  3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk.
  4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah.
  1. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
Masyarakat/ pelanggan/ customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T, petugas loket/front office, telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T.  Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat.  Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait.
  1. Jumlah pelaksana
Petugas Tim Teknis : 6 orang
  1. Jaminan pelayanan
  1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja.
  2. Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun.
  3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.
  1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
Jaminan keamanan dan  keselamatan dapat berupa :
  • Pengawasan lingkungan dengan CCTV.
  • Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian.
  • Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K.
  • Sistem pengamanan jaringan komputer.
  1. Evaluasi kinerja pelayanan
  1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
  2. Prevalensi jumlah aduan
  3. Rapat Tinjauan Manajemen
  4. Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan
  5. Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

 

FacebookTwitter RSS