Main menu

Izin Usaha Industri (IUI)

  1. Dasar hukum
  1. Perda Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Industri.
  2. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri.
  1. Persyaratan
  1. Fotokopi NPWP.
  2. Fotokopi KTP atau tanda bukti diri pemohon.
  3. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya (untuk perusahaan bukan perorangan).
  4. Daftar nama direksi dan dewan komisaris (jika perusahaan berbadan hukum).
  5. Fotokopi Surat Persetujuan Prinsip (untuk yang melalui tahap persetujuan prinsip).
  6. Fotokopi Formulir tentang Informasi Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek).
  7. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
  8. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL) atau Dokumen Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkunga (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
  9. Surat keterangan domisili tempat usaha dari kelurahan, diketahui kecamatan.
  10. Pasfoto 4x6 warna sebanyak 3 lembar.
  1. Sistem, mekanisme dan prosedur
  1. Pendaftaran berkas permohonan.
  2. Penelitian berkas permohonan dan syarat-syaratnya.
  3. Pemeriksaan/kunjungan lapangan bagi izin yang memerlukan pemeriksaan lapangan.
  4. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
  5. Penerbitan SK/Sertifikat Izin.
  6. Penyerahan SK/Sertifikat Izin
  1. Jangka waktu penyelesaian
Maksimal 5  hari kerja.
  1. Biaya/tarif
Rp. 0,-.
  1. Produk pelayanan
Izin Usaha Industri.
  1. Sarana  prasarana dan atau fasilitas
  1. Formulir-formulir
  2. Peralatan Kantor.
  3. Stopmap.
  4. Ruang Tunggu.
  5. Meja Pelayanan.
  6. Perangkat komputer dan printer.
  7. Kendaraan survey.
  8. Tempat pengarsipan.
  1. Kompetensi pelaksana
Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.
  1. Pengawasan internal
  1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan
  3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk.
  4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah.
  1. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
Masyarakat/ pelanggan/ customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T, petugas loket/front office, telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T.  Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat.  Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait.
  1. Jumlah pelaksana
Petugas Tim Teknis : 6 orang
  1. Jaminan pelayanan
  1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja.
  2. Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun.
  3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.
  1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
Jaminan keamanan dan  keselamatan dapat berupa :
  • Pengawasan lingkungan dengan CCTV.
  • Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian.
  • Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K.
  • Sistem pengamanan jaringan komputer.
  1. Evaluasi kinerja pelayanan
  1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
  2. Prevalensi jumlah aduan
  3. Rapat Tinjauan Manajemen
  4. Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan
  5. Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

 

FacebookTwitter RSS