Main menu

Izin Apotek

  1. Dasar hukum
  1. Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Izin di Bidang Kesehatan.
  2. Keputusan Walikota Magelang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin di Bidang Kesehatan.
  3. Perda Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin di Bidang Kesehatan.
  1. Persyaratan
Permohonan tertulis dari Apoteker Pengelola Apotek kepada Kepala BP2T bermeterai Rp 6.000,- disertai :
  1. Fotokopi Izin Gangguan/HO.
  2. Fotokopi KTP apoteker pengelola (APA)
  3. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar.
  4. Denah lokasi dan denah ruangan.
  5. Surat perjanjian sewa kontrak bermaterai Rp. 6000,- (bila bangunan tersebut menyewa)
  6. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah, bagi APA.
  7. Surat Pernyataan APA bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi APA di apotik lain, bermeterai Rp 6.000,-.
  8. Surat Izin Atasan bagi Pemohon PNS, ABRI atau Instansi Pemerintah lainnya.
  9. Surat Pernyataan Pemilik Sarana Apotik (PSA) tidak terlibat pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan dibidang obat, bermeterai Rp 6.000,-
  10. Daftar tenaga (Nama, Alamat, Tanggal Lulus, Nomor Surat Izin Kerja beserta fotokopinya, fotokopi KTP dan fotokopi Ijasah) dilengkapi dengan fotocopy KTP, Ijasah, STR, dan Surat Izin Praktek dari Dinas Kesehatan Kota Magelang (semua tenaga kerja).
  11. Daftar obat-obatan.
  12. Akta Perjanjian Kerjasama APA dan PSA.
  13. Proposal Pendirian.
  1. Sistem, mekanisme dan prosedur
  1. Pendaftaran berkas permohonan.
  2. Penelitian berkas permohonan dan syarat-syarat lainnya.
  3. Pemeriksaan/kunjungan lapangan (bagi permohonan baru).
  4. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
  5. Penerbitan SK/Sertifikat Izin.
  6. Penyerahan SK/Sertifikat Izin
  1. Jangka waktu penyelesaian
Maksimal 6 hari kerja.
  1. Biaya/tarif
Rp. 0,-
  1. Produk pelayanan
Izin Apotek
  1. Sarana  prasarana dan atau fasilitas
  1. Formulir-formulir
  2. Peralatan Kantor.
  3. Stopmap.
  4. Ruang Tunggu.
  5. Meja Pelayanan.
  6. Perangkat komputer dan printer.
  7. Kendaraan survey.
  8. Tempat pengarsipan.
  1. Kompetensi pelaksana
Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.
  1. Pengawasan internal
  1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan
  3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk.
  4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah.
  1. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
Masyarakat/ pelanggan/ customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T, petugas loket/front office, telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T.  Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat.  Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait.
  1. Jumlah pelaksana
Petugas Tim Teknis : 10 orang
  1. Jaminan pelayanan
  1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja.
  2. Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun.
  3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.
  1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
Jaminan keamanan dan  keselamatan dapat berupa :
  • Pengawasan lingkungan dengan CCTV.
  • Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian.
  • Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K.
  • Sistem pengamanan jaringan komputer.
  1. Evaluasi kinerja pelayanan
  1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
  2. Prevalensi jumlah aduan
  3. Rapat Tinjauan Manajemen
  4. Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan
  5. Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

 

FacebookTwitter RSS