Main menu

Izin Balai Pengobatan / Klinik

  1. Dasar hukum
  1. Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Izin di Bidang Kesehatan.
  2. Keputusan Walikota Magelang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin di Bidang Kesehatan.
  3. Perda Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin di Bidang Kesehatan.
  1. Persyaratan
Permohonan tertulis dari Pemilik kepada Kepala BP2T  bermeterai Rp 6.000,- disertai :
  1. Fotokopi Izin Gangguan/HO.
  2. Fotokopi KTP Dokter Penanggung jawab
  3. Denah lokasi.
  4. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar.
  5. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah, bagi Dokter Penanggung jawab.
  6. Rekomendasi Kepala Puskesmas setempat.
  7. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan (izin baru).
  8. Surat Kuasa bermeterai Rp 6.000,- dari Pimpinan Yayasan kepada Dokter Penanggung jawab.
  9. Daftar tenaga kerja (nama, alamat, jabatan, tanggal lulus, nomor izin kerja) dilengkapi dengan fotocopy KTP, ijazah, STR dan Surat Izin Praktek dari Dinas Kesehatan Kota Magelang (semua tenaga kerja)
  10. Fotocopy SPPL atau UKL/UPL.
  11. Fotocopy kerjasama pengelolaan limbah medis.
  12. Fotocopy kerjasama dengan pihak penyedia makanan pasien
  13. Struktur Organisasi
  14. Daftar Perlatan
  15. Daftar Obat-obatan
  16. Menyediakan mobil ambulance
  17. Denah Ruangan diketahui Penanggung Jawab dan Dinas Kesehatan Kota Magelang
  18. Surat keterangan dari pimpinan sebagai PNS
  19. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan.
  20. Surat Perjanjian Sewa Kontrak bermeterai Rp 6.000,- bila bangunan tersebut menyewa.
  21. Surat Pernyataan Sanggup Tunduk kepada Peraturan yang berlaku dari Dokter Penanggung jawab bermeterai Rp 6.000,-.
  22. Proposal Pendirian.
  1. Sistem, mekanisme dan prosedur
  1. Pendaftaran berkas permohonan.
  2. Penelitian berkas permohonan dan syarat-syarat lainnya.
  3. Pemeriksaan/kunjungan lapangan (bagi permohonan baru).
  4. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
  5. Penerbitan SK/Sertifikat Izin.
  6. Penyerahan SK/Sertifikat Izin
  1. Jangka waktu penyelesaian
Maksimal 6 hari kerja.
  1. Biaya/tarif
Rp. 0,-
  1. Produk pelayanan
Izin Balai Pengobatan
  1. Sarana  prasarana dan atau fasilitas
  1. Formulir-formulir
  2. Peralatan Kantor.
  3. Stopmap.
  4. Ruang Tunggu.
  5. Meja Pelayanan.
  6. Perangkat komputer dan printer.
  7. Kendaraan survey.
  8. Tempat pengarsipan.
  1. Kompetensi pelaksana
Petugas telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.
  1. Pengawasan internal
  1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan
  3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim audit internal yang ditunjuk.
  4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah.
  1. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
Masyarakat/ pelanggan/ customer dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BP2T, petugas loket/front office, telepon, faksimile dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan yang tersedia di BP2T.  Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindak lanjuti oleh BP2T melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat.  Sedangkan pengaduan yang bukan menyangkut administrasi perizinan akan diteruskan kepada SKPD terkait.
  1. Jumlah pelaksana
Petugas Tim Teknis : 10 orang
  1. Jaminan pelayanan
  1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja.
  2. Dilakukan Audit Internal dan Eksternal sistem manajemen mutu sesuai standar ISO 9001:2008 masing-masing dua kali dalam satu tahun.
  3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.
  1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
Jaminan keamanan dan  keselamatan dapat berupa :
  • Pengawasan lingkungan dengan CCTV.
  • Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian.
  • Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K.
  • Sistem pengamanan jaringan komputer.
  1. Evaluasi kinerja pelayanan
  1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
  2. Prevalensi jumlah aduan
  3. Rapat Tinjauan Manajemen
  4. Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan
  5. Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

 

FacebookTwitter RSS