Main menu

RI Jadi Negara yang Paling Banyak Pangkas Perizinan

Bank Dunia (World Bank) mencatat, Indonesia telah melakukan tujuh reformasi dalam satu tahun terakhir, untuk memperbaiki iklim usaha bagi pengusaha lokal maupun internasional.


Tujuh bidang reformasi yang telah dilakukan, menurut catatan Bank Dunia, meliputi memulai usaha, kemudahan memperoleh sambungan listrik, pendaftaran properti, kemudahan memperoleh pinjaman, pembayaran pajak, perdagangan lintas batas, dan penegakan kontrak.
Menurut Bank Dunia, Indonesia menjadi negara yang paling agresif dalam hal merombak iklim usahanya agar menjadi lebih baik.
"Indonesia mencatat rekor dengan melakukan tujuh reformasi dalam satu tahun terakhir, untuk memperbaiki iklim usaha bagi pengusaha lokal, menurut laporan tahunan terbaru Doing Business dari Kelompok Bank Dunia," demikian bunyi laporan Bank Dunia.
Di sektor ketenagalistrikan, proses mendapat sambungan listrik untuk pergudangan menjadi lebih cepat setelah adanya penambahan pasokan listrik oleh penyedia layanan.
Setidaknya, hal tersebut bisa dijumpai di Jakarta dan Surabaya.
Hal ini berakibat pada berkurangnya waktu yang diperlukan bagi kontraktor untuk melakukan pekerjaan luar.
Di Surabaya, penyedia layanan listrik juga telah menyederhanakan proses permintaan sambungan baru, sehingga makin mudah bagi pengusaha untuk memperoleh sambungan listrik.
"Saat ini rata-rata di Indonesia, hanya diperlukan 58 hari bagi sebuah usaha untuk memperoleh sambungan listrik dibanding 79 hari tahun lalu," bunyi laporan Bank Dunia.
Beberapa reformasi dalam satu tahun terakhir, menurut laporan itu ditunjang oleh menerapkan penggunaan sistem online dalam berbagai proses perizinan.
Misalnya, memulai usaha menjadi lebih mudah karena adanya berbagai sistem online yang fungsional.
"Saat ini seorang pengusaha hanya memerlukan 25 hari untuk memulai sebuah usaha, dibandingkan sebelumnya yang mencapai 48 hari," catat Bank Dunia.
Keandalan proses pendaftaran transfer properti juga diperkuat melalui proses digitalisasi pencatatan tanah dan pembuatan sistem informasi geografis.
Selain itu, proses pembayaran pajak sekarang menjadi lebih mudah setelah adanya sistem online untuk mendaftar dan membayar iuran kesehatan. Reformasi ini juga telah berhasil menurunkan jumlah pembayaran terkait pajak menjadi 43 per tahun, dari sebelumnya 54.
Reformasi lain yang juga dilakukan Pemerintah Indonesia, adalah prosedur khusus bagi claim bernilai kecil agar berbagai pihak bisa mewakili dirinya sendiri sehingga mempermudah penegakan kontrak di Indonesia.
Proses ekspor dan impor juga menjadi lebih mudah, berkat perbaikan layanan bea cukai dan penyerahan dokumen di bawah kebijakan satu atap. Indonesia memperkuat akses kredit dengan menciptakan sebuah pendaftaran jaminan yang modern.
"Namun, ada beberapa hal yang masih bisa diperbaiki. Untuk menjaga momentum reformasi, sepertinya masih ada ruang untuk lebih menyederhanakan prosedur serta mengurangi waktu dan biaya untuk memulai usaha, pendaftaran properti dan implementasi kontrak," sebut laporan tersebut.

sumber : detik finance

FacebookTwitter RSS