Main menu

Walikota : Lakukan Pungli, PNS Bakal Dipecat

MAGELANG - Wali Kota Magelang, Sigit Widyonindito bakal menindak tegas oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat dalam praktik suap dan pungutan liar (pungli). Hal ini seiring dorongan pemerintah pusat pada pemerintah daerah agar menjatuhkan sanksi bagi pegawainya yang terlibat.

"Jelas saya akan memberi sanksi tegas, bila perlu pemecatan jika terbukti bersalah. Kejadian operasi tangkap tangan pemerintah pusat jadi pelajaran baik. Kita sudah menuju clear government (pemerintahan bersih)," ujarnya saat mengunjungi SD N Rejowinangun Selatan 3 dan 4, Senin 17 Oktober 2016.

Dia menuturkan, pegawainya di beberapa instansi pelayanan publik penting diingatkan bahwa praktik pungli merupakan tindakan tidak terpuji dan berbahaya. Tapi, sisi lain dia menyebutkan, tidak semua urusan masyarakat di instansi pemerintah gratis.

"Mungkin saja ada biaya yang diterima, namun sesuai aturan dan masuk ke kas daerah dalam bentuk PAD. Saya kira pegawai sudah paham hal itu. Kalau yang tidak boleh, ya jangan." katanya. Sebagai abdi negara, katanya, para pegawai dituntut untuk mengabdi, melayani, dan berbuat yang terbaik. Masyarakat pun akan senang dengan perilaku pegawai yang seperti ini. Kalau rakyat senang, kotanya akan semakin maju.

"Saya yakin di Kota Magelang sampai sekarang bebas pungli. Masyarakat bisa lapor kalau memang ada. Saya harap, masyarakat bisa berperan dalam mencegah praktik-praktik ilegal semacam itu," ucapnya.

Strategi Jitu

Sementara itu. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Magelang. Singgih Indri Pranggana menjelaskan, Pemkot Magelang sudah menerapkan strategi jitu untuk mengantisipasi praktik pungli. Salah satunya dengan menggunakan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service).

"Dengan sistem ini, masyarakat tidak perlu lagi menggunakan jasa perantara atau calo untuk mengurus perizinan usaha dan izin lainnya. Sebab, petugas akan melayani masyarakat dalam satu sistem di satu kantor," paparnya.

Disebutkannya, dalam mengurus izin, selain izin mendirikan bangunan (IMB), HO, SIUP Minuman Beralkohol, trayek, dan reklame tidak berbiaya alias gratis. Masyarakat diimbau agar mengurus sendiri semua proses pengajuan perizinan.

"Biasanya, kalau dengan perantara masyarakat justru akan mengeluarkan biaya lebih tinggi dibanding mengurus sendiri. Tanpa perantara akan menguntungkan, karena lebih murah dan tidak disesatkan," ungkapnya.

sumber : warta media, diolah.

FacebookTwitter RSS