Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template

Kejar Peringkat 40 Kemudahan Berusaha, Ini yang Dilakukan Pemerintah

Sejumlah aturan kemudahan investasi telah diterbitkan. Saat ini sudah ada 10 perkembangan capaian perbaikan kemudahan berusaha 2017 yang dilakukan oleh pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani, mengatakan perbaikan kemudahan berusaha ini dilakukan untuk mencapai peringkat 40 kemudahan izin berusaha sesuai yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dalam hal ini presiden canangkan untuk peringkat 40, ada 10 indikator yang sudah dilakukan perbaikan. Ease of Doing Business (EoDB) itu sebenernya memang diperuntukkkan untuk seluruh pelaku usaha dan juga UMKM jadi karena itu banyak hal-hal mendasar yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah untuk perbaikkan ini," ujar Franky di kantornya.

Berikut 10 indikator yang sudah dilakukan perbaikkan. Pertama, indikator starting business, kemudahan untuk mendirikan perusahaan.

Pertama, "Sebelumnya disyaratkan modal minimal untuk pendirian Rp 50 juta, sudah ada deregulasi PP nomor 7 tahun 2016 moda dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan pendiri PT. Selain itu sebelumnya ada 13 prosedur, DKI Jakarta menjadi 5 prosedur, Surabaya menjadi 4 prosedur, lama penyelesauan 47 hari menjadi 5 hari di Jakarta dan 4 hari di Surabaya, Biaya PNBP total sebelumnya Rp 1.780.000 menjadi Rp 1.200.000," katanya.

Kedua, Dealling With Construction Permit itu juga sudah diterbitkan peraturan Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2016, untuk penerbitan IMB yang tadinya 17 prosedur, saat ini 5 prosedur, lama penyelesaian dari 210 hari menjadi 35 hari untuk DKI Jakarta, dan 41 hari asurabata, biaya sebelumnya Rp 86.809.500.000 menjadi Rp 71.809.500.000.

Ketiga, registering property, sudah dilakukan peraturan Menteri Agraria nomor 8 Tahun 2016 tentang peralihan hak guna bangunan tertentu dan di wilayah tertentu.

"Untuk prosedur diharapkan masih ada penyederhanaan jumlah saat ini masih 5 prosedur, untuk penyelesaiaan prosedur terjadi proses percepatan yang tadinya 25 hari, bisa diterbitkan peralihan hak guna bangunan itu dalam jangka waktu 8 hari," tutur Franky.

Keempat, paying taxes, semula 54 kali pembayaran menjadi 31 kali, untuk kemudahan pelaporan perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak. Sistem pelaporan sistem secara online untuk perorangan dan badan usaha bisa dilakukan secara tunai melalui e-filling, dan waktu yang dibutuhkan tadknya 234 jam per tahun menjadi 166 jam per tahun.

Kelima, Getting credit. Sebelumnya belum terdapat biro kredit swasta, namun OJK telah terbitkan Izin Operasional untuk 2 Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) Swasta.

Akses perkreditan sebagai implementasi dari peraturan Bank Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 dan Lembaga Pengeloaan Informasi Pekreditan yang dilakukan oleh swasta.

Akses jaminan fidusia online semula hanya bisa diakses oleh notaris, perbaikkan implementasi dengan dibuka akses pendaftaran dan pengecekan fidusia melalui sistem AHU online kepada notaris, perusahaan, lembaga keuangan, dan retail/masyarakat, implementasi sejak Februari 2016.

Keenam, enforcing contract. Penyelesaian gugatan sederhana sebelumnya ditempuh dengan 40 prosedur menjadi 8 prosedur dan bila ada keberatan dengan hasil putisan menjadi 11 prosedur.

Lama penyelesaian perkara sebelumnya 471 hari menjadi 25 hari. Tidak ada batasan proses banding sampai MA sehingga waktu menjadi lebih lama, saat ini bila terdapat banding makan dilakukan pada pengadilan yang sama dari Hakim Tunggal menjadi Hakim Majelis dengan total waktu menjadi 38 hari.

Ketujuh, getting electricity. Proses penyambungan listrik sebelumnya 5 prosedur menjadi 4 prosedur, lama penyambungan sebelumnya 79 hari menjadi 15 hari kerja. Biaya sebelumnya Rp 151.980.860,29 menjadi Rp 121.584.688 atau turun 20%.

"Peran PLN dan ESDM sangat signifikan dari sebelumnya menyambung listrik 5 prosedur menjadi 4 prosedur, penyambungan listrik yang sebelumnya 79 hari menjadi 15 hari kerja dan penurunan biaya sambungan listrik sebesar 20% dari Rp 151.980.860 menjadi Rp 121.584.688," ungkap Franky.

Kedelapan, trading across border. Di sini ada perbaikan untuk national single window. Jadi, perusahaan-perusahaan yang akan melakukan ekspor maupun impor cukup menyampaikan dokumen pemberitahuan melalui akses satu pintu.

Waktu ekspor sebelunya 4,5 hari dan impor 9,3 hari menjadi rata-rata 3,5 hari di Pelabuhan Tanjung Priok dan 3,5 hari di Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya.

"Yang tadinya diperlukan cukup banyak persyaratan, dengan national single window itu persyaratan tentu bisa disederahanakan. Saat ini konsen pemerintah terhadap implementasi NSW diharapkan bisa memperbaiki layanan di lapangan. Untuk waktu ekspor sebelumbya 4,5 hari dannimpor 9,3 hari menjadi rata-rata 3,5 hari di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya," tutur Franky.

Kesembilan, resolving insolvency. Hal ini terkait dengan penyelesaian kepailitan. Dengan adanya peraturan  Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, perusahaan tak langsung menjalani proses pailit di pengadilan, namun diberi kesempatan untuk mediasi.

Imbalan kurator 2,5% dari penjualan harta yang dikuasai kreditur saat ini penurunan imbalan kurator ada 2 alternatif yaitu imbalan kurator berdasarkan presentase nilai utang yang haris dibayar oleh debitur dan yang kedua ditetapka berdasarkan tarif jam terpakai dengan tarif maksimal Rp 4 juta/jam.

Waktu penyelesaian sebelumnya 2 tahun (730 hari) menjadi 34 hari melalui proses mediasi, apabila mediasi tidak terjadi maka penyelesaian melalui pengadilan dan kurator menjadi 274 hari total. Selain itu recovery rate (tingkat pengembalian) sebelumnya 30% menjadi 50% setelah deregulasi.

Kesepuluh, protecting minority investor. Conflict of interest regulation index 5.7 menjadi 8 (skala 0-10), shareholder goveranance index sebelumnya 5 menjadi 7, dan minority investor protection index sebelumnya berskala 5.3 menjadi 7.5.

 

sumber : detik finance

Copyright © 2017 BP2T Kota Magelang
Jl. Veteran No. 7 Kota Magelang 56117 Jawa Tengah - Indonesia
bp2t.magelangkota.go.id bp2t[at]magelangkota.go.id