Main menu

Kejar Peringkat 40 Kemudahan Investasi, RI Siapkan 37 Aturan Baru

Sejumlah aturan kemudahan investasi telah diterbitkan. Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani, sebanyak 26 dari total 37 aturan telah terbit, sedangkan 11 aturan sisanya akan dikeluarkan akhir bulan ini.

"Targetnya adalah perbaikan agar Indonesia berada di tingkat 40. Dari rencana aksi yang akan dilakukan, sudah ada 26 peraturan yang telah diterbitkan," tutur Franky dalam acara Media Gathering di kantor BKPM, Senin (21/3/2016).

Menurut Deputi Perencanaan Penanaman Modal BKPM, Tamba Hutapea, aturan kemudahan investasi itu mencakup 10 hal.

Pertama, starting business, kemudahan untuk mendirikan perusahaan. Ini sudah diterbitkan 5 aturan di antaranya penyederhanaan persyaratan perizinan khususnya untuk SIUP dan TDP

"Salah satunya sudah ada peraturan Menteri Perdagangan untuk pengurusan SIUP dan TDP terhadap penyederhanaan perizinan," kata Tamba

Kedua, Dralling with construction permit itu juga sudah diterbitkan peraturan Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2016, untuk penerbitan IMB yang tadinya ada persyaratan UKL dan IPL sekarang berdasarakan peraturan tersebut tidak diperlukan.

Ketiga, registering property, sudah dilakukan peraturan Menteri Agraria nomor 8 Tahun 2016 tentang peralihan hak guna bangunan tertentu dan di wilayah tertentu.

"Di sini terjadi proses percepatan yang tadinya 25 hari, bisa diterbitkan peralihan hak guna bangunan itu dalam jangka waktu 5 hari," tutur Tamba.

Keempat, paying taxes, untuk kemudahan pelaporan perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak. Sistem pelaporan sistem secara online untuk perorangan dan badan usaha bisa dilakukan secara tunai melalui e-filling.

Kelima, Getting credit. Akses perkreditan sebagai implementasi dari peraturan Bank Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 dan Lembaga Pengeloaan Informasi Pekreditan yang dilakukan oleh swasta. Untuk saat ini sudah ada 20 perusahaan yg mendapatkan izin usaha Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan Swasta.

Keenam,  enforcing contract. Sebagai implementasi dari peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tatacara penyelesaian gugatan sederhana.

"Harapannya, dengan adanya implementasi terhadap tata cara pengadilan sederhana dan juga sudah diimplementasikan di seluruh pengadilan di Indonesia," tutur Tamba.

Ketujuh, getting electricity. Dengan adanya implementasi penyambungan listrik secara cepat di satu pintu diharapkan ini sudah ada percepatan sesuai prosedurnya untuk sertifikasi wilayah operasi. Sehingga proses penyambungan aliran listrik ada percepatan menjadi paling lama 15 hari kerja dari sebelumnya 40 hari kerja.

Kedelapan, trading across border. Di sini j ada perbaikan untuk national single window. Jadi, perusahaan-perusahaan yang akan melakukan ekspor maupun impor cukup menyampaikan dokumen pemberitahuan melalui akses satu pintu.

"Yang tadinya diperlukan cukup banyak persyaratan, dengan national single window itu persyaratan tentu bisa disederahanakan. Cukup satu dokumen yang diupload, yaitu dokumen pemberitahuan impor dan ekspor barang," kata Tamba.

Kesembilan, resolving insolvency. Hal ini terkait dengan penyelesaian kepailitan. Dengan adanya peraturan  Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, perusahaan tak langsung menjalani proses pailit di pengadilan, namun diberi kesempatan untuk mediasi.

Kesepuluh, protecting minority investor. Hal ini terkait 9 peraturan yang sudah diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan untuk memperbaiki indeks processing minority investor, yaitu kewajiban direksi, kemudahan gugatan pemegang saham, indeks pemegang saham. Lalu, indeks kepemilikan dan kontrol, serta indeks transparansi.

sumber : detik finance

FacebookTwitter RSS